Pendukung kubu Prabowo ternyata tidak lagi satu kata meyikapi hasil hitung cepat (Quick Count) dari lembaga– lembaga survei, belakangan Partai Demokrat kabarnya menarik kader — kadernya dari Badan Pemenangan Nasional (BPN). Perpecahan tersebut berusaha ditutupi dengan pertemuan Prabowo dengan para Sekjen Partai Koalisi di Kartanegara, seusai pertemuan kepada media menunjukan Koalisinya masih solid.

Benarkah demikian, fakta berbicara lain di media gagasan  people power dari Amien Rais ternyata tak disepakati oleh SBY. Senada waktu SBY mengirimkan surat internal kepada pengurus PD tentang Kampanye 02 di Stadion GBK, menurut SBY kampanye tersebut bersifat eksklusif dan tak sesuai dengan visi partai berlambang mobil Mercy tersebut. Beberapa kali pembela aktif SBY di medsos, Andy Arief menyerang Amien Rais di media sosial untuk membela tuannya, kubu Amien Rais sendiri bungkam seribu bahasa.

Gagasan people power dari Amien Rais untuk menekan KPU dan Pemerintah lewat demo ternyata tak laku, penyambutnya hanya beberapa kelompok yang berafiliasi dengan Ustadz Sambo, Bachtiar Nasir dan FPI. Kelompok ini bisa dibilang entitas baru yang saat mendominasi atau mendikte keputusan Prabowo di Kartanegara pascaPemilu. Kabarnya petinggi partai koalisi dari PKSl, PD, PAN tak lagi merapat ke Kartanegara paska deklarasi presiden sepihak dari Prabowo.

Isu yang beredar di masyarakat pun beragam dan dinamis sehingga sulit mengetahui bagaimana kondisi internal kubu koalisi paska hasil hitung cepat diumumkan. Kabarnya sebagian petinggi Gerindra, PKS dan PAN yang masih waras tidak antusias lagi mendukung langkah — langkah Prabowo menegasi hasil Quick Count, terlebih Cawapres 02,Sandiaga Uno seperti dilaporkan beberapa media juga kurang bersemangat lagi. Bandingkan ketika Sandiaga Uno  menerima hasil Quick Count Pilgub 2017 dan saat ia menerima hasil QC Pilpres 2019,  ekspresi wajah yang tertangkap kamera menunjukan ekspresi berlawanan. Dulu terlihat gembira, menyala — menyala semangatnya, kini terlihat lesu kurang bergairah menjawab pertanyaan — pertanyaan awak media.

Bila mengintip narasi-narasi  di media sosial saat ini berkembang isu mengkambinghitamkan KPU sebagai aktor kecurangan Pemilu begitu massif dan sistematis dan himbauan untuk turun ke jalan, faktanya gelora gairah tersebut tak diringi kekompakan antar partai Koalisi.  Rupanya PAN dan PKS tak mau ber-manuver habis — habisan mendukung ambisi Prabowo berkuasa, dua partai itu tampak  sudah puas partainya tidak tersingkir dari Pemilu, syukur — syukur bisa naik perolehan suarannya.

Demikian halnya dengan Partai Demokrat, sebagai mantan penguasa 2 periode mereka paham betul cara kerja Pemilu dan hukum tata negara sehingga tak tergopoh –gopoh menyokong Prabowo. Partai –partai anggota koalisi realistis , mereka lebih memikirkan masa depan partai daripada ikut bunuh diri bersama Prabowo dan kelompok militan pendukungnya. Mereka masih berharap ikut dalam pemerintahan seperti dilakukan PAN pada tahun 2014 setelah gagal menaikkan Prabowo lalu sembah sujud ke pemerintahan Jokowi – JK.

Akhirnya gagasan Amien Rais menggerakan massa untuk mendemo KPU pun layu sebelum berkembang, siapa lagi yang mendukungnya, kalau adapun hanya massa kecil yang teriak — teriak di depan kantor KPU pusat. Selebihnya tak ada respon dari masyarakat sipil atau mahasiswa meski di media sosial  gagasan people power di – amplifikasi sedemikian rupa. Bahkan ada sebuah account di media sosial Twitter dengan embel — embel gurubesar berusaha memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan memprotes penyelenggaraan Pemilu yang menurut anggapan kubu pasangan 02 penuh kecurangan.

Satu – satunya harapan kubu Prabowo adalah menghadirkan Habieb Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia, di media social sudah dihembuskan bahwa Rizieq sudah di Malaysia satu hari lalu untuk mengmbil ijasahnya. Diharapkan sosok HRS mampu menggerakan massa ke jalan seperti gerakan 21, faktanya sampai hari ini belum juga tiba meski Prabowo sudah mendeklarasikan diri sebagai Presiden RI 2019 – 2024. Janji kubu Prabowo bila terpilih sebagai Presiden bakal memulangkan HRS ke Indonesia