Sebagian orang barangkali masih berpikir bahwa ketegangan politik menjelang Pemilu yang berlanjut kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu hanya persoalan ketidakpuasan kubu 02 terhadap hasil Pilpres. Saya melihat ada agenda lebih besar dari itu, ketegangan politik yang dipicu dari hasil Pemilu adalah awal dari disain terstruktur, sistematis, masif dengan metode brutal.

Kenapa terstruktur, pekerjaan untuk membangun opini seolah pemilu curang dan agitasi – agitasi politik dari Prabowo bersama antek – anteknya adalah sebuah orkestrasi yang di manage dan diarahkan oleh seorang konduktor, seperti halnya sebuah orkestra. Tak mungkin operasi ini berjalan spontan dan tak melibatkan orang banyak dan dana besar untuk membiayai operasionalnya.

Didalam kubu Prabowo sendiri secara garis besar terbagi atas 2 organisasi, pertama organisasi resmi yakni Gerindra dan BPN dan non-resmi yang melibatkan banyak kelompok dari berbagai kelompok pendukung, mulai tim operasioal, managerial dan eksekutif. Format organisasi non – resmi tak terendus oleh media massa atau masyarakat umum namun hasil kerjanya terasa langsung ke masyarakat seperti di media sosial dan provokasi di Masjid dan pengajian – pengajian. Belakangan setelah kerusuhan lalu organisasi tanpa bentuk (non-resmi) dari kubu 02 terkuak setelah kerusuhan kemarin. Sekarang tinggal menunggu hasil penyidikan Polisi dan Pemerintah mengungkap secara telanjang aksi dan aktornya.

Sistimatisasi aksi kubu Kertanegara juga terukur, mereka sudah membuat milestonesetiap tahapan, mulai dari mempersoalkan DPT sebelum Pemilu, membangun narasi curang, delegitimasi KPU, aksi provokasi massa, delegitimasi MK adalah sebuah rangkaian kegiatan yang terukur secara waktu dan hasil. Bahkan rencana jalan keluar (exit plan) pun sudah dirancang sedemikian rupa. Untuk rangkaian aksi ini juga sudah disiapkan jubir – jubir untuk memberikan pembenaran (apologi) berdasarkan Konstitusi atau sekedar membantah fakta hukum seperti dilakukan Fadly Zon menanggapi mobil ambulance Gerindra dalam mendukung aksi kerusuhan kemarin.

Kini, setelah KPU memenangkan Jokowi dan proses gugatan MK oleh Kubu Prabowo, genderang narasinya delegitimasi MK. Dalam setiap tahapan proses Pemilu, kubu Prabowo selalu mendiskreditkan pihak Jokowi bermain dan mempengaruhi lembaga – lembaga penyelenggara Pemilu serta MK. Mereka giat membangun opini seolah – olah pemerintah tidak jujur, main belakang dan sejumlah tuduhan negatif lainnya. Tak hanya itu untuk menggarisbawahi bahwa pemerintah curang, masyarakat tak percaya lagi kepada pemerintah disebarkan isu penarikan dana perbankan dari masyarakat secara besar – besaran (rush money) seperti saat kerusuhan 1998.

Pola hampir mirip juga diterapkan lagi yakni membakar isu primodialisme, kini dari Aceh, Riau tiba – tiba isu tuntutan jajak pendapat terbuka untuk menentukan nasib sendiri (referendum). Kenapa waktunya kejadian peristiwa kerusuhan 21- 22 Mei, rush money, isu referendum bersamaan dengan kekalahan Prabowo di Pilpres ?

Bila peristiwa belakangan terjadi di Jakarta, nantinya lokasi dan isu bakal di geser, kerusuhan atau demo dilakukan di daerah kantong – kantong Prabowo meraup suara mayoritas, dan isu dialikan ke soal HAM berkait kerusuhan kemarin. Puncaknya yang bakal didorong adalah isu SARA, seperti Cina vs Pribumi, Muslim vs Non- Muslim seperti yang terjadi Maluku, Suku vs Suku seperti di Kalimantan,

Bila itu terjadi, pemerintah bakal kerepotan menangkisnya, aparat keamanan TNI dan Polri pun bisa terbelah bila berhadapan dengan kerusuhan yang timbul dari isu SARA. Inilah situasi yang diharapkan, kekacauan (chaos) massal dan menyebar. Dengan sendirinya ekonomi lokal dan nasional bakal terganggu bahkan bisa lumpuh, tinggal didorong lagi isu – isu domestik rumah tangga seperti harga bahan pokok mahal, BBM langka sehingga masyarakat takut dan tak percaya lagi kepada pemerintah dan perbankan.

Pada titik ini tujuan gerakan makar “Terstruktur, Sistematis, Massif dan Brutal (TSMB)” tercapai, mosi tidak percaya kepada pemerintah tinggal digulirkan ke DPR untuk memakzulkan Presiden yang diiringi dengan demo jihad berjilid – jilid seperti pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Bila masyarakat sudah terkena dampak langsung terhadap ekonomi rumah tangga mereka, gerakan kudeta merangkak ini sukses. Rakyat yang tadinya apatis bisa mendukung gerakan makar ini dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah.

Semua metodologi makar di atas hanyalah cara merebut hati rakyat dengan membangun pra – kondisi untuk mengarahkan opini rakyat mendukung gerakan ini, Mungkin ada yang membantah bahwa rakyat Indonesia sudah cerdas sehingga tidak mudah dipengaruhi, menurut hemat saya mereka adalah sekelompok kecil. Faktanya hari ini kelompok masyarakat terpelajar dan terdidik pun berperilaku tidak rasional ketika dihadapan dengan doktrin – doktrin agama.

Jangan lupa, gerakan makar TSMB ini secara efektif memanfaatkan ideologi agama untuk membangun polarisasi tajam di tengah masyarakat untuk mematakan siapa yang pro atau kontra terhadap gerakan ini. Ujung dari rentetan pra kondisi ini adalah krisis politik, sosial , ekonomi untuk menekan pemerintah sah menyerahkan kursi kekuasaan kepada aktor gerakan ini, siapa lagi kalau bukan yang saat ini kabur ke luar negeri .