Rekapitulasi suara dari KPU belum selesai, namun hasil hitung cepat (Quick Count) sejumlah lembaga survei telah menabiskan pasangan nomor urut 01 unggul dalam perolehan suara dibandingkan pasangan nomor urut 02. Hasil survei ini tentunya bukan diperoleh lewat bertapa atau menyepi ke tempat – tempat keramat, bukan rahasia lagi penyedia jasa Quick Count menggunakan metodologi yang bisa dipelajari semua orang atau akademisi.

Persoalannya menjadi rumit ketika pasangan calon yang tidak diuntungkan dari penghitungan suara tersebut menuduh semua lembaga survei tidak obyektif dengan narasi massif bahwa lembaga survei dibayar oleh petahana. Tuduhan tersebut sangat keji apalagi di kubu 02 juga banyak ilmuwan dan akademisi dalam tim suksesnya, tentu namanya metodologi tidak ada yang sempurna ada batasan kesalahan (margin error) yang ditolerir. Padahal dalam kontestasi pesta demokrasi di Indonesia, metodologi dari lembaga survei tersebut terbukti cukup akurat dan hasilnya tidak jauh dari hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dampak hasil hitung cepat langsung berasa di sektor investasi dan keuangan, terbukti nilai tukar rupiah menguat dan volume transaksi saham di Bursa Efek Jakarta naik paska lembaga – lembaga survei rilis hasilnya. Mengapa sikap pelaku pasar berseberangan dengan sebagai masyarakat kita yang menafikan hasil Quick Count dan melakukan penolakan massal ? Sebenarnya tak mengejutkan, pelaku pasar terbiasa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan statistik, seperti pergerakan kurs mata uang, pertumbuhan ekonomi nasional, laporan keuangan korporasi.

Dengan sumber data statisktik dan angka, para pelaku pasar melakukan analisa komprehensif untuk mengambil keputusan investasi, meski peluang terjadi kesalahan analisa juga bisa terjadi. Menyikapi hasil Quick Count, pelaku pasar pastinya juga melihatnya secara makro, mempertimbangkan semua indakator ekomomi, keuangan dan hasil survei sebelum menaruh investasinya di pasar saham dan keuangan.

Seyogyanya kita belajar lebih banyak cara menganalisa dan menyikapi sebuah hasil survei tidak buru-buru menghakimi hasil survei tersebut sebuah pesanan atau dengan tuduhan lainnya. Toh setiap metodologi bersifat transparan dari proses perencanaan, pengambilan data, pengolahan data dan penuangan hasilnya, dan lagi bila tidak puas dengan hasil lembaga survei bisa membandingkan dengan hasil lembaga survei lainnya yang mempunyai metodologi sama.

Reaksi terhadap hasil Quick Count menurut saya terlalu didramatisir seakan kita lupa bahwa Quick Count selama ini menjadi panduan kita untuk melihat secara cepat apakah calon yang kita dukung unggul atau kalah seperti di Pilkada Serentak 2017 dan 2018, lebih jauh lagi di Pemilu 2019. Apalagi yang perlu kita perdebatkan dengan hasil Quick Count, apabila tidak setuju atau menolak tidak usah “alay”, toh hasil itu tidak mengikat atau berkekuatan hukum. Hasil penghitungan dari KPU (Real Count) adalah produk hukum yang sah untuk mengetahui siapa pasangan yang unggul.

Gerakan tidak menonton televisi yang menayangkan hasil Quick Count dan himbauan KPI agar stasiun televisi tidak menayangkan terlalu sering hasil QC sebuah kemunduran di alam demokrasi dan informasi yang terbuka. Justru sikap seperti ini menunjukan kekerdilan intelektual kita sebagai bangsa, apakah kita pernah mendengar kejadian serupa di negara lain gerakan mematikan tv untuk menghindari penayangan Quick Count ? Baru di Indonesia hal ini terjadi dan saat Prabowo ikut Pilpres, semasa Megawati kalah dari SBY , kubu PDIP tak menghimbau gerakan mematikan pesawat televisi seperti sekarang.

Artikel ini ditayangkan juga di  Kompasiana.com

https://www.kompasiana.com/sigitbc/5cbaa7b2cc52835a487597a3/pesawat-televisi-dan-tayangan-quick-count-tidak-salah